Membayar Pajak, Membangun Negara

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Seorang pemuda yang membawa dua porsi makanan dan minuman masuk ke sebuah mobil di parkiran rumah makan. Mobil mulai berjalan dan pemuda yang mengambil posisi di jok belakang itu mulai mengamati struk pembelian. “Beli makanan dua porsi saja kena pajak,” tukasnya seraya memasukkan nota belanja ke bak sampah kecil dalam kendaraan tersebut.

Jalanan cukup lempang sehingga pengemudi tampak santai mengendalikan mobil. “Apa kamu lupa dengan apa yang dikatakan guru pelajaran Ekonomi pas kelas satu dulu? Pajak itu digunakan untuk membangun kota, bahkan negara. Kamu harus bangga kalau disuruh bayar pajak. Jalanan aspal ini, salah satunya berasal dari pajakmu,” dia menimpali teman di belakangnya sambil tersenyum.

Dua sekawan yang sekitar enam bulan lagi lulus dari sebuah sekolah menengah atas itu terdiam beberapa detik. “Apalagi, di masa pandemi Covid-19 ini. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menggelontorkan banyak bantuan pendidikan, ekonomi dan sosial. Semua berasal dari pajak. Termasuk, pajak penghasilan yang dibayarkan orang tua kita,” sambung lelaki di balik kemudi. “Iya, juga sih. Ehm, paket data dari kemdikbud (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi) dan penyediaan jaringan dari kominfo (Kementerian Komunikasi Dan Informatika) juga dari pajak, ya?” teman yang pada awalnya bersungut-sungut itu melontarkan pertanyaan. “Persis. Program-program semacam itu berasal dari pajak. Program kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya, yang keberlanjutan anggarannya berasal dari kas derah atau negara, pangkal finansialnya pasti pajak,” ringkas lawan bicaranya. Mobil yang mereka tumpangi meluncur membelah jalanan kota. Meskipun ramai, arus lalu lintas tergolong lancar. Mereka memilih membawa pulang makanan yang dibeli di restoran sebagai salah satu ikhtiar sederhana meminimalkan potensi penyebaran virus Corona.  

Edukasi dini

Fragmen di atas menunjukkan pentingnya eduaksi sejak dini mengenai perpajakan. Tidak hanya disampaikan sejak dini, pemahaman tentang pajak mesti disebarluaskan secara berkelanjutan. Bisa jadi, ada warga yang sudah tahu perihal pajak dari guru di sekolah dasar. Sayang, ingatannya mengenai detail pajak menguap seiring berjalannya waktu tatkala dia duduk di bangku sekolah menengah pertama.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi holistik melalui beragam media. Sebagai contoh, jika sasaran edukasi adalah adalah-anak, pesan moral tentang urgensi membayar pajak dapat disuarakan melalui komik bergambar atau video animasi. Sedangkan untuk remaja sekolah menengah, media berupa video atau artikel pendek dengan bahasa-bahasa lugas bisa dijadikan alternatif.

Sosialisasi tentang pajak harus aktif dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh seluruh eksponen masyarakat. Harapannya, segenap warga memiliki kesadaran penuh bahwa uang pajak bukan diserahkan kepada presiden, pejabat, perorangan dan golongan tertentu. Melainkan, untuk kepentingan pelayanan publik yang jauh lebih luas. Pola pikir usang atau mitos yang berasumsi kalau pajak adalah upeti untuk para penguasa harus dihilangkan.  

Kampanye tentang urgensi membayar pajak perlu dilaksanakan dalam banyak kesempatan, secara terus menerus, dan melibatkan banyak pihak. Sebab, pemasukan negara dari pajak tidak hanya untuk menguatkan sektor di bawah koordinasi satu kementerian, misalnya, Kementerian Keuangan saja. Lebih dari itu, semua sektor di bawah segenap kementerian yang ada di Indonesia membutuhkan anggaran belanja yang uangnya berasal dari pajak. 

Jamak diketahui, pajak merupakan sandaran sekaligus fondasi pembangunan yang paling kokoh. Ada dua jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Pertama, pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dua jenis pajak itu sama pentingnya bagi pembangunan kota maupun negara.   

Pajak pusat meliputi, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. Sementara pajak daerah meliputi, pajak restoran, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBB yang bukan pajak pusat, dan pajak lain sesuai kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggariskan poin-poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diadaptasi dari resolusi Sustainable Development Goals (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua tujuan itu dibagi menjadi empat pilar utama, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum tata kelola.

Program-program pembangunan berkelanjutan itu tak hanya wajib dijalankan dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui beraneka kebijakan. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga harus mengimplementasikan inovasi yang berorientasi pembangunan di empat pilar utama. Pastinya, semua program atau kebijakan membutuhkan anggaran besar. Di mana tulang punggung anggaran nasional adalah dari pajak negara, baik pajak pusat maupun pajak daerah. (*)