Infrastruktur, Pariwisata, dan Ekonomi Kerakyatan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan infrastruktur sebagai prasarana. Artinya, ia adalah fasilitas mendasar yang menopang eksistensi dari sarana. Sejumlah pakar ekonomi mengistilahkan infrastruktur sebagai modal pokok milik publik (Gregory Mankiw, 1991, Macroeconomics).

Bentuk dari modal publik itu antara lain, jalan, jembatan, pemukiman, sistem aliran air maupun jaringan listrik dan komunikasi, saluran pembuangan dan sanitasi, serta elemen-elemen lain yang menjadi basis kehidupan sehari-hari. Bila mengacu pada sejumlah fungsi direktorat jenderal yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terdapat setidaknya empat lingkup infrastruktur.

Pertama, sumber daya air yang sasaran kerjanya meliputi peningkatan kepasitas daya tampung, bendungan, pembangunan embung dan atensi pada sistem irigasi, ketersediaan air baku, pengendalian banjir serta pengamatan bibir pantai. Kedua, bina marga yang target capaiannya mencakup, pembangunan jalan dan jembatan. Termasuk, jalan tol, fly over serta underpass.

Ketiga, cipta karya yang memiliki konsentrasi pada penyediaan akses air layak minum berikut sanitasi yang bersih, penanganan pemukiman kumuh, pengelolaan sampah yang representatif, serta pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, dan pasar. Keempat, lingkup perumahan yang fokus tugasnya berkenanaan dengan pengadaan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, berikut prasarana sarana serta utilitas umum di kawasan pemukiman.

Pemerintah pusat maupun daerah berlomba-lomba untuk membenahi infrastruktur di segenap pelosok tanah air. Pasalnya, infrastruktur yang baik dinilai sebagai faktor fundamental pembangunan dalam berbagai aspek. Ia punya peran sentral memperlancar urusan di aspek bisnis yang sarat nilai ekonomis, hingga membangun kepercayaan diri atau memupuk mentalitas sumber daya manusia. Logikanya, tatkala prasarana di suatu kawasan tersedia secara komplit dan berkualitas, masyarakat bakal lebih bergairah untuk berkarya atau berinovasi.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memberikan atensi pada pembangunan infrastruktur. Aturan yang selaras dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Suistanable Development Goals atau SDGs itu menempatkan urgensi pembangunan infrastruktur yang mesti harmonis dengan inklusifisme industrialisasi serta perkembangan inovasi (United Nation, 2015, About the Suistainable Development Goals).

Industrialisasi yang inklusif merujuk pada pertumbuhan industri makro yang punya kekuatan meluaskan lapangan kerja. Juga, mengacu pada industri mikro yang menggerakkan ekonomi rakyat sampai di level usaha rumah tangga.

Infrastruktur dan industri yang prima pasti berdampak pada iklim inovasi. Motivasi warga untuk membuat terobosan di segala bidang bakal terpompa. Baik inovasi yang berangkat dari pijakan teoritik maupun dari praktik vokasional.

Fondasi pariwisata

Semua sektor yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan erat dengan pembangunan infrastruktur. Tak terkecuali, pariwisata. “Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata,” demikian kutipan menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers berjudul Tahun 2021, Kementerian PUPR Bangun 900 Hunian Wisata di 5 KSPN Unggulan Non Super Prioritas, yang dirilis pada 11 Agustus 2021 lalu di website resmi kementerian tersebut.

Kementerian PUPR menganggap, infrastruktur merupakan fondasi pariwisata. Tak heran, instansi ini mempunyai banyak program pembangunan infrastruktur di Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado) dan Lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Morotai Maluku Utara, Tanjung Kelayang Bangka Belitung, Raja Ampat Papua Barat, Wakatobi Sulawesi Tenggara, dan Bromo-Tengger-Semeru Jawa Timur.

Selain pembenahan akses berupa jalan dan jembatan di sejumlah destinasi wisata eksotik tersebut, pembangunan dan renovasi rumah warga dilakukan secara berkesinambungan. Harapannya, rumah-rumah tersebut bisa menjadi homestay bagi para turis. Meski ditata dengan memperhatikan aspek moderintas, kekhasan lokal dari struktur bangunan tetap dipertahankan. Pasalnya, keunikan dan karakteristik tersebut merupakan salah satu magnet wisatawan.

Perhatian besar pemerintah pusat terhadap pembangunan objek wisata sepatutnya menjadi katalisator bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Maksudnya, semua pemerintah daerah selayaknya berkomitmen memajukan objek wisata masing-masing, termasuk menggenjot penguatan infrastruktur di lokasi tersebut.

Menumbuhkan ekonomi kreatif

Optimalisasi objek wisata dapat berdampak positif bagi pemasukan daerah maupun ekonomi kerakyatan. Bila ditelisik, terdapat sejumlah subsektor ekonomi kreatif berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan turut berkembang. Di antaranya, bisnis kuliner, kriya atau kerajinan yang targetnya adalah kreasi oleh-oleh, serta jasa video, fotografi, dan desain grafis. Tiga bisnis itu segmennya adalah mereka yang ingin membuat kenang-kenangan saat sedang berada di objek wisata tersebut.

Subsektor lain yang dapat terangkat adalah seni pertunjukkan lokal. Penampilan seni dan budaya semacam ini bisa dikombinasikan dengan objek wisata sebagai salah satu bentuk pelayanan. Narasi dan atau mitos di lokasi objek wisata bisa dikemas secara cermat menjadi konten pertunjukkan yang memikat.

Harus diakui, mengelola objek wisata yang ideal sehingga berdampak simultan pada semua subsektor ekonomi bukan perkara membalik telapak tangan. Butuh partisipasi semua pihak. Sinergitas antar eksponen masyarakat maupun pemerintah mutlak diperlukan demi mewujudkan cita-cita bersama (Sri Najiyati & Slamet Rahmat Topo Susilo, 2011, Sinergitas Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri).

Unsur A (academician atau ilmuwan), B (business atau pengusaha), dan G (government atau pemerintah) mesti bekerja koordinatif saling melengkapi. Kalangan ilmuwan bisa ikut merumuskan potensi wisata beserta nilai-nilai yang mesti dipertahankan. Suatu objek wisata tidak boleh meninggalkan kearifan lokal dan pengelolaannya mesti tetap menyertakan muatan moral etis. Di samping itu, Mereka juga harus kritis terhadap semua kebijakan.

Kalangan bisnis bertindak sebagai pihak yang melakukan promosi dan pemasaran. Termasuk, mengemas produk objek wisata agar punya daya pikat. Sekaligus, menjadi penanam modal bila diperlukan. Sementara itu, pemerintah membuat dan menegakkan regulasi yang berorientasi publik.

Bisnis tidak boleh lepas dari azas dan nilai-nilai adab setempat. Tidak boleh pula berorientasi pada eksplorasi besar-besaran yang justru berpotensi merusak sumber daya. Oleh sebab itu, pemerintah beserta semua eksponen masyarakat mesti ikut melakukan pemantauan. Semua program kerja mesti direncanakan dan dijalankan secara holistik. (*)