Waktunya Audit Syariah

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Prof. Drs. Tjiptohadi Sawarjuwono M.Ec., Ph.D., Ak.
Guru Besar FEB UNAIR

Kalau diamati, bisnis syariah ini banyak diminati serta banyak bermunculan. Kemunculannya layak ditanggapi secara positif. Untuk itu maka bila perusahaan tersebut memerlukan pemeriksaan atau audit, maka haruslah dilakukan audit syariah. Pengauditan syariah yang terjadi saat ini tidak berbeda dari general audit yang berlaku, yaitu hanya menitik beratkan pada masalah financial audit (pemeriksaan keuangan). Meskipun perusahaannya disebutkan sebagai perusahaan syariah, tetapi auditor yang ada adalah auditor konvensional. Maka titik berat pemeriksaannya yaitu pada masalah pemeriksaan keuangannya. Hal ini disebabkan karena kantor akuntan public (KAP) yang ada, meski dikatakan syariah, tetapi KAP yang ada secara formal adalah KAP konvensional. Andai orangnya mengaku auditor syariah, mereka hanya dibekali sertifikat sebagai akuntan syariah. Padahal audit syariah itu bukan hanya paham akuntansi syariah saja dan bukan hanya audit keuangan. Tetapi auditor syariah juga harus paham semua transaksi bisnis Islami baik itu proses produksinya, apa halal/tidak, saluran penjualannya, masalah Sumber Daya Insaninya (SDI), kepemilikannya dan lain-lain (Syariah compliance). Intinya yaitu audit kepatuhan terhadap transaksi-transaksi syariahnya. Oleh karenanya, auditor syariah harus segera ada serta mematuhinya, yaitu pertama, materinya, kedua, formalitasnya, dan ketiga yaitu pelaksanannya yang sebaiknya juga muslim.

Pertama yaitu materinya. Audit yang dilaksanakan harus mengacu bukan hanya financial audit saja juga audit terhadap kepatuhan pebisnis terhadap trasaksi syariahnya. Untuk itu materinya meliputi pemahaman

  1. Harus memahami pentingnya sejarah audit syariah.
  2. Paham tentang ilmu fiqih muamalah. Selain tentang muamalah yang terkait dengan bisnis, setidak-tidaknya ilmu ini meliputi apa yang dilakukan DSN-MUI, Standar Akuntansi Syariah, serta ayat-ayat al Quran dan hadist yang sesui dengan masalah bisnis (relevan).
  3. Lembaga-lembaga bisnis yang terkait dengan urusan syariah.
  4. Serta berbagai bisnis yang sesuai dengan syariah, meliputi organisasinya, manusia baik pemilik maupun siapa yang bekerja di sana, produknya, prosesnya, keuangannya, dan lain-lain (syariah compliance).

Dengan demikian, audit syariah itu bukan hanya financial audit, tetapi auditor juga melaksanakan pemahaman tetang kebijaksanaan perusahaan terkait dengan penerapan aturan bisnis syariah. Bila hal ini telah dilakukan, maka auditor Syariah juga harus membuat semacam opini akuntan pemeriksanbisnis syariah, selain opini laporan keuangannya.

Masalah kedua yang harus diperhatikan adalah formalisasi lembaga. Hal ini penting karena KAP Syariah juga memerlukan keresmian keberadaannya, maka harus dipersiapkan Lembaga yang memberikan ijin serta yang menaunginya. Masalah formalitas ini meliputi dua hal, yaitu kesatu masalah kelembagaan yang mengatur, serta yang kedua proses pendidikan yang diperlukan.

Masalah kelembagaan yang mengatur. Saat ini Kantor Akuntan Publik (KAP) yang konvensional berada dibawah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) serta Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Sekretariat Jendral Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Mengikuti hal ini, maka harus segera dipersiapkan keberadaan Lembaga yang mengaturnya. Apa Lembaga yang ada relevan dengan masalah yang berlaku atau harus menyusun lagi yang baru. Hal seperti ini memerlukan diskusi yang panjang yang meliputi Kementrian Keuangan, Departemen Agama, Lembaga-lembaga yang bekerja untuk masalah ini (DSN MUI, OJK), para ahli, serta pendapat para ahlinya atau lainnya.

Maka segera harus disiapkan lembaga/organisasi yang relevan dengan itu. Untuk jangka pendek mungkin yang harus dibentuk awal adalah semacam IAPI yang mengurus auditor Syariah. Jadi kita siapkan organisasi yang tersendiri yang landasan utamanya adalah bisnis yang berdasarkan syariah. Demikian juga tentang kode etik yang berkaitan dengan aturan syariah. Sebaiknya kode etik ini dibangun spesifik sesuai dengan tugas yang dilakukan oleh KAP Syariah. Sedangkan pada jangka panjang, selain perijinan KAP Syariah yang harus berdiri sendiri terpisah dari KAP yang konvensional, harus juga dipersiapkan oleh pemerintah segala organisasi bisnis yang terfokus pada masalah syariah. Oleh karenanya, auditor syariah bukan hanya mereka yang mempunyai sertifikat akuntansi syariah saja, tetapi harus ada organisasi yang menaunginya, seperti Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Pendidikan auditor syariah sebagai bagian dari proses bisnis pendidikan tersendiri. Pendidikan ini bisa dilakukan oleh fakultas ekonomi yang telah mempunyai jurusan Ekonomi Syariah atau Akuntansi Syariah. Hanya saja mereka disarankan untuk memfokuskan pada pendidikan auditor syariah. Jadi apa bila telah membahas ilmu auditnya, silahkan hal ini bisa dilanjutkan, tetapi dalam pembahasannya ilmu auditnya harus diarahkan bagi auditor syariah. Jadi bukan hanya mereka yang sudah memiliki sertifikat akuntansi syariah otomatis bisa menjadi auditor syariah.

Pendidikan ini juga harus mengajarkan pemeriksaan keuangan Syariah, jadi seperti akad-akad keuangan syariah ditinjau dari sisi auditnya. Sesuatu yang tidak kalah penting yaitu teknologi. Pada pendidikan auditor syariah ini perlu diajarkan teknologi praktis yang terkait dengan keuangan syariah dan auditnya bila menggunakan teknologi (IT). Jadi alumninya juga paham apabila calon kliennya menggunakannya. Selain itu, agar para auditor juga sigap dalam pemeriksaan company syariah compliane, maka hal yang mengarah kesana harus pula diberikan. Pengetahuan inilah yang membedakan antara auditor konvensional dari auditor syariah. Jadi dalam konteks pemeriksaannya, maka bukan hanya pemeriksaan keuangannya saja, tetapi justru kesesuaian bisnis secara syariah itu sangat penting.

Hal yang terakhir yang harus menjadi perhatian itu adlah manusianya. Diperlukan auditor yang telah makan garam dalam ilmu agama Islam. Hanya saja bukan sekedar paham, tetapi dalam hatinya auditor tersebut memang jiwa al Quran telah menjadi bagian dari kehidupan. Saat ini, pemegang ijin AP (Akuntan Publik) banyak yang bukan muslim. Sebenarnya, tidak menjadi soal apabila banyak AP yang non-muslim. Tetapi untuk menjadi auditor syariah yang harus melakukan pemeriksaan atas pengelolaan bisnis (syariah compliance), rasanya bila dilakukan oleh orang yang bukan muslim akan menjadi sulit. Selain pengetahuan yang diperoleh memalui pendidikan, hatilah yang ikut memberikan informasi apakah perusahaan berbisnis dengan cara mengikuti aturan syariah apa tidak. Oleh karenanya, sewaktu masuk pendidikan status agama seseorang wajib menjadi konsern pelaksanaan pendidikan.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka persiapan pemeriksaan (audit) syariah insya Allah bisa dilakukan. Jadi proses pemeriksaan yang bukan hanya masalah keuangannya, seharusnya bisa disiapkan. Demikian pula penyiapan lembaga-lembaga pemberi ijin, penyiapan tugasnya, proses pendidikan, serta penyediaan manusianya harus direncanakan dengan baik.