TANPA MUDIK atau TANPAMU DIK

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Lilik Pudjiastuti
Kabiro Hukum Pemprov Jatim
Dosen FH Universitas Airlangga

Pada saat ini penyebaran Corona Virus Disease 2019 secara global belum berakhir, bahkan masih terus bertambah dari hari ke harinya, baik yang terkonfirmasi positif, sembuh, dan meninggal dunia. Berdasarkan data Worldometers, pada senin 19 april 2021 3 negara yang memiliki kasus infeksi korona tertinggi adalah Amerika Serikat, India, dan Brasil.  Di Indonesia dengan adanya regulasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 telah berhasil menurunkan angka kasus korona yang telah mengalami kenaikan di Tahun 2020 dan awal Tahun 2021.

Kondisi penurunan kasus korona dan telah dilaksanakannya vaksinasi Korona, jangan menimbulkan kelengahan bagi kita untuk tidak melaksanakan prokotol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan dan mencegahan kerumuan. Berdasarkan pengalaman beberapa negara seperti amerika Serikat, India, Perancis dan Inggris yang telah melepas masker di area publik dan melaksanakan aktivitas rutin tanpa menjaga jarak telah mengakibatkan meningkatnya kasus korona di negara tersebut. Demikian halnya di Indonesia saat pengalaman liburan pada bulan Desember 2020, dimana masyarakat banyak yang melakukan rekreasi untuk melepas kejenuhan akibat pandemi telah menyebabkan peningkatan kasus korona di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sesuai pengalaman tersebut, maka Pemerintah melakukan kebijakan dengan melarang masyarakat untuk mudik Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 6-17 Mei 2021sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah (Lebaran Tanpa Mudik). Kebijakan ini telah menimbulkan reaksi bagi masyarakat karena hari Raya Idul FItri merupakan momentum bagi masyarakat Indonesia untuk bersilahturahmi dengan sanak saudara dan dipertajam dangan alasan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah sudah tidak melakukan mudik. Reaksi yang dilakukan masyarakat untuk menghindari larangan mudik tersebut dilakukan dengan melakukan mudik sebelum tanggal pelarangan, hal ini terlihat dengan meningkatnya jumlah perjalanan masyarakat. Terhadap reaksi tersebut, maka Pemerintah telah melakukan addendum terhadap SE Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dengan melakukan kebijakan pengentatan perjalanan masyarakat yang dilakukan H-14 sebelum larangan mudik (22 April – 5 Mei) dan H+7  setelah larangan mudik (18-24 Mei). Mudik merupakan hak setiap orang untuk melakukan perjalanan untuk merayakan Idul Fitri dan bersilahturahmi ke sanak saudara. Apabila menilik ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945, khususnya Pasal 28 J ayat (1) bahwa Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka dalam masa pandemi ini kita dalam melakukan hak untuk mudik tetap harus menjaga hak orang lain/keluarga untuk tetap sehat. Kemudian Pasal 28 ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam hal ini Pemerintah sesuai dengan UU Kekarantinaan Kesehatan melakukan larangan mudik dan pengetatan mudik bertujuan untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan. Dengan demikian pembatasan atau larangan ini bertujuan untuk memutus rantai penularan Covid-19 dan menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia agar kasus infeksi covid dan kematian akibat Covid-19 dapat diminimalisir dan jangan sampai meningkatnya tingkat perjalanan masyarakat untuk mudik dan longgarnya pelaksanaan protokol kesehatan dapat menyebabkan kehilangan saudara, teman dan/atau kerabat (Lebaran Tanpamu Dik).