Kaum Buruh Dan Gerakan Buruh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Prof. Dr. Purnawan Basundoro, M.Hum.
Guru Besar dan Dosen pada Departemen Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

Buruh merupakan kategori kelompok sosial baru dalam sejarah Indonesia. Kelompok sosial tersebut baru lahir pada akhir abad ke-19 bersamaan dengan munculnya sistem kerja bebas, yaitu kerja yang didasarkan pada hubungan individual antara pekerja dengan majikan. Sistem kerja semacam itu merupakan gagasan yang lahir dari kaum liberal, yang mulai menguasai sistem politik di Belanda sejak pertengahan abad ke-19. Pada periode sebelumnya sistem kerja bebas hampir tidak dikenal, karena hampir semua pekerjaan yang muncul pada saat itu dianggap sebagai bentuk kewajiban rakyat terhadap penguasa, sehingga yang dikenal adalah kerja wajib.

Menurut Soedjito Sosrodihardjo, munculnya kerja wajib ini dalam konteks kekuasaan tradisional merupakan bentuk hubungan timbal balik antara rakyat atau kawula dengan penguasa. Rakyat memberikan jasa kepada penguasa, sedangkan penguasa memberikan jasa kepada rakyat. Jasa yang mereka saling berikan bentuknya bermacam-macam, namun jasa yang diberikan oleh rakyat sebagian besar berupa tenaga kerja, sedangkan jasa yang diberikan penguasa biasanya berbentuk perlindungan dan pemberian status istimewa pada kelompok masyarakat tertentu.[1] Status istimewa tersebut bisa berbentuk pembebasan pajak atau hak untuk mengerjakan tanah di kawasan tertentu.

Kerja wajib merupakan sistem kerja khas Indonesia yang lahir dari sistem feodal, dimana raja beserta kekuasaan di bawahnya memainkan peranan sentral daan memiliki kekuasaan mutlak. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan yang ada di bumi sehingga segala perintahnya harus ditaati, dan segala kebutuhannya harus dipenuhi. Hubungan antara penguasa (penggede, bendara, gusti) dan yang dikuasai (wong cilik, kawula), menciptakan hubungan yang khas yang memunculkan konsep kawula-gusti. Menurut Soemarsaid Moertono, konsep kawula-gusti sangat diwarnai oleh pemikiran Jawa, yaitu kepercayaan tak tergoyahkan akan nasib. Bahwa seseorang menjadi kawula atau wong cilik atau rakyat jelata, dan menjadi penguasa atau gusti pada sisi yang lain, adalah takdir yang harus diterima (given).[2]

Segala sesuatu yang menyangkut kedudukan sosial tersebut dianggap sebagai pinesti (ditentukan), tinitih (ditakdirkan), yang harus diterima apa adanya oleh siapapun. Dugaan saya, konsep tersebut diciptakan oleh para penguasa sebagai sebuah kamuflase untuk melanggengkan atau mempertahankan kekuasaannya. Dengan cara seperti itu, kesempatan wong cilik memperjuangkan nasibnya agar menjadi lebih baik ditutup rapat. Mobilitas sosial secara vertikal sebisa mungkin dicegah agar kekuasaan tetap berada di tangan golongan penentu (the ruling class) secara turun temurun.[3]

Konsep kerja wajib dalam kerangka feodalisme tersebut ternyata dimanfaatkan oleh Belanda ketika menjajah Indonesia. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, sistem tanam paksa, salah satu caranya adalah memanfaatkan sistem sosial yang berkembang di Jawa tersebut. Sistem tanam paksa dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga rakyat dalam kerangka kerja wajib. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor dengan sistem setoran, dimana tenaga kerja mereka tidak dihargai dengan layak. Feodalisme yang telah berkembang lama di Indonesia kemudian dilanggengkan oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan mereka. Ketentuan nasib yang semula menyangkut hubungan antara rakyat dengan penguasa tradisional berubah menjadi ketentuan nasib yang dimanfaatkan untuk kepentingan kolonial. Tenaga rakyat dimanfaatkan untuk kepentingan penanaman wajib (cultuurstelsel) dalam kerangka kebijakan sistem tanam paksa (dwangstelsel). Dengan memanfaatkan sistem sosial yang telah berkembang lama di Jawa tersebut, sistem tanam paksa telah menghasilkan keuntungan yang luar biasa bagi Belanda tanpa diganggu protes rakyat jelata.[4]

Sistem feodal yang eksploitatif semacam itu, dengan memanfaatkan aspek-aspek kultural yang telah berkembang lama,  mengalami perubahan drastis ketika ide-ide liberal tumbuh dengan subur. Liberalisme yang mengacu pada konsep yang dilahirkan oleh Adam Smith mendasarkan diri pada kekuatan dan kemampuan individu. Individu harus dibebaskan dari feodalisme dan berubah menjadi pribadi yang mandiri, berkembang dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, serta menjadi manusia bebas. Kebebasan individu akan mendorong yang bersangkutan memilih cara yang menurut dirinya paling tepat agar menjadi manusia yang sejahtera. Dalam bukunya  The Wealth of Nations, Adam Smith mengemukakan bahwa:

“Kita tidak mengharapkan makan malam kita disediakan oleh kebaikan hati tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti, melainkan perhatian mereka terhadap kepentingan mereka sendiri. Kita tidak berbicara tentang sifat kemanusiaannya kepada orang lain, melainkan tentang cinta mereka terhadap dirinya sendiri, dan kita tidak pernah berbicara kepada mereka tentang kebutuhan kita sendiri, melainkan tentang keuntungan mereka.”[5]

W.I.M. Poli, Tonggak-tonggak Sejarah Pemikiran Ekonomi, (Surabaya: Brilian International, 2010), hlm. 66-67

Adam Smith menekankan bahwa kemampuan individu adalah kunci untuk seseorang menggapai kebebasannya. Penguasa tidak boleh merampas kebebasan individu dalam keseharian mereka. Setiap orang harus diberi kemerdekaan dalam berusaha, dan dengan demikian berlaku hukum siapa yang paling kreatif serta memiliki modal yang kuat dialah yang akan menjadi pemenang. Liberalisasi secara politis terimplementasi pertama kali di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870, yang membebaskan masuknya modal swasta asing untuk dikembangkan di berbagai sektor usaha. Sektor industri yang semula lebih banyak untuk mendukung sektor negara kemudian berubah menjadi sektor yang sebagian besar dikuasai oleh swasta. J.N.F.M. a Campo menggambarkan bahwa sejak tahun 1870, jumlah perusahaan swasta (korporasi) yang menjalankan usaha di Indonesia melonjak drastis. Jika pada tahun 1870 jumlah perusahaan yang didirikan hanya puluhan dalam satu tahun, sesudah tahun 1896 meningkat menjadi 100 buah per tahun, dan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 1910 ketika 326 perusahaan baru didirikan.[6]

Kemunculan ratusan perusahaan swasta di Indonesia saat itu telah melahirkan kelompok sosial baru, yaitu golongan buruh. Mereka adalah pekerja bebas yang direkrut untuk bekerja di berbagai perusahaan tersebut dengan mendapat upah berdasarkan pada kontribusi yang bersangkutan terhadap perusahaan yang mempekerjakan mereka. Buruh merupakan kelompok sosial baru yang lahir bersamaan dengan munculnya perusahaan-perusahaan yang memiliki pekerjaan tetap dan bersifat terus-menerus. Buruh diperlukan untuk menjadi bagian penggerak perusahaan namun dengan posisi yang paling rendah, umumnya sebagai pekerja kasar di pabrik-pabrik. Keberadaan kelompok buruh merupakan ironi ideologi liberal karena pada satu sisi buruh adalah pekerja bebas yang mestinya dengan kebebasan tersebut mampu mensejahterakan dirinya, namun di sisi yang lain karena keterbatasan pendidikan, kemampuan, serta keterbatasan modal (dalam hal ini modal seorang buruh hanyalah tenaganya) maka daya tawar buruh terhadap golongan majikan secara umum amat rendah. Dalam struktur sebuah perusahaan posisi buruh berada pada derajat yang paling rendah dengan bayaran yang paling murah.[7]

Posisi buruh yang amat lemah telah disadari oleh diri mereka dan mulai diperhatikan oleh para aktivis politik pada awal abad ke-20. Mereka sadar bahwa sebagai tenaga kerja bebas atau pekerja upahan secara individu posisi mereka amat lemah berhadapan dengan majikan-majikan mereka yang merupakan para pemilik perusahaan. Satu-satunya cara untuk menaikan daya tawar adalah dengan bersatu, membentuk organisasi buruh. Kesadaran membentuk organisasi buruh muncul pertama kali di Indonesia pada tahun 1894 yang dimotori oleh guru-guru sekolah dasar dan menengah Belanda. Mereka membentuk organisasi yang bernama Nederlandssch-Indische Onderwijzers Genootshcap (NIOG). Namun, organisasi ini tidak pernah memainkan peranan penting dalam gerakan kaum buruh di Indonesia karena sifat dari organisasi tersebut yang lebih mementingkan kepentingan orang Belanda ketimbang mementingkan eksistensi buruh secara umum.[8]

Organisasi buruh yang bisa dikatakan riil organisasi buruh baru lahir pada awal abad ke-20, yaitu dengan dibentuknya Vereeniging  van Spoor- en Tramweg Personeel (VSTP), organisasi buruh kereta api yang didirikan di Semarang pada tahun 1908. Organisasi buruh ini memiliki militansi dan kesadaran politik yang tinggi karena diinisiasi oleh tokoh-tokoh sosialis yang dikenal militan, antara lain C.J. Hishoff dan H.W. Dekker. Pada perkembangan berikutnya keterlibatan para aktivis Bumiputra di dalam organisasi tersebut meningkat tajam seiring dengan ditunjuknya Semaun sebagai Presiden VSTP dan Sneevliet sebagai Sekretaris. mereka berdua dikenal sebagai aktivis komunis yang memiliki jaringan luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. VSTP berkembang dengan anggota yang besar dan kemudian menjadi model bagi berdirinya organisasi buruh sektor lain di Indonesia pada saat itu.[9] Organisasi buruh muncul di berbagai kota dengan salah satu tujuannya adalah memperbaiki nasib kaum buruh dengan cara bernegosiasi dengan para majikan atau pemilik modal yang mempekerjakan mereka. Salah satu bentuk negosiasi yang dilakukan oleh organisasi buruh adalah pemogokan massal.[10] Buruh telah berkembang menjadi kekuatan politik baru yang berhadapan dengan para pemodal dan dengan pemerintah kolonial Belanda. Namun demikian bukan berarti posisi kaum buruh secara sosial mengalami peningkatan yang signifikan. Posisi buruh Bumiputra rata-rata tetap berada pada posisi paling bawah karena keterbatasan pendidikan yang mereka miliki.

Organisasi Buruh pada Awal Kemerdekaan

            Aspek-aspek perburuhan pada masa penjajahan Jepang nyaris tidak terdengar. Hal itu disebabkan karena aktivitas industri sebagai organisasi yang bias dikatakan induk semang kaum buruh nyaris tidak ada lagi. Pemerintah penjajah Jepang lebih berkonsentrasi mengurus peperangan sehingga aspek ekonomi kurang diperhatikan. Sebagian besar industri mengalami kebangkrutan yang menyebabkan para buruhnya menganggur. Kalau pun ada aktivitas, jumlah buruh yang terlibat tidak sebanyak periode sebelumnya.

Pada awal kemerdekaan aktivitas perburuhan mulai muncul kembali seiring dengan mulai dibukanya aktivitas industri oleh para pemilik lama, yang rata-rata adalah para pemodal Eropa/Belanda, yang kembali ke Indonesia bersamaan dengan masuknya tentara Belanda. Selama masa revolusi, banyak kaum buruh yang terlibat dalam peperangan. Di kota Bandung para pegawai pos dan telegrap membentuk Angkatan Muda Pos Telegrap Telpon (AMPTT) yang terlibat dalam pertempuran merebut kantor pusat PTT pada akhir September 1945, yang saat itu masih dikuasai tentara Jepang.[11] Di kota Balikpapan para buruh minyak terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Belanda.[12] Pada periode awal kemerdekaan tumbuh kesadaran kaum buruh untuk ikut terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan. Dinamika perburuhan mengemuka di salah satu kota industri di Indonesia, Surabaya.

            Surabaya merupakan kota industri pertama di Indonesia, yang mulai berkembang sejak awal abad ke-19. Industrialisasi tentu saja melahirkan kaum buruh. Selain sebagai kota industri, Surabaya adalah kota niaga terpenting di Asia sejak pertengahan abad ke-19 sampai akhir 1920an,[13] sehingga kaum buruh yang tinggal di kota ini berasal dari berbagai macam sektor usaha: industri, perdagangan, transportasi, pelayanan publik, dan lain-lain. Kondisi perburuhan di Kota Surabaya selalu menjadi perhatian pemerintah kolonial sejak awal karena karakter buruh di kota ini yang jauh lebih keras dibandingkan dengan buruh-buruh di kota lain. Pada tahun 1925 terjadi pemogokan buruh secara besar-besaran di Kota Surabaya, terutama buruh di sektor industri logam. Merespon pemogokan tersebut segera setelahnya, Kantor Perburuhan (Kantor van Arbeid) melakukan survei mengenai kehidupan buruh di Kota Surabaya.[14] Hal tersebut menunjukan betapa strategis kondisi perburuhan di Kota Surabaya katena di kota inilah pusat industri kolonial dibangun dan dikembangkan. Jika pemogokan buruh tidak segera diatasi maka situasi bisa berlarut-larut dan merugikan investasi yang jumlahnya jutaan gulden.

            Sampai awal kemerdekaan posisi Kota Surabaya sebagai kota industri terus berjalan, sehingga pada saat yang sama buruh di kota ini juga memiliki posisi yang sama dengan kondisi sebelum Indonesia merdeka. Salah satu kekuatan buruh di Kota Surabaya adalah karena mereka memiliki hubungan yang erat dengan kekuatan politik. Setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) bangkit lagi pada tahun 1950an, federasi organisasi buruh yang diwakili oleh SOBSI memiliki kedekatan dengan partai tersebut. Kedekatan SOBSI dengan PKI di Kota Surabaya membentuk simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. PKI bisa membentuk kepengurusan sampai ke wilayah yang paling kecil (kelurahan), karena mendapat sokongan dari para buruh yang tinggal di kampung-kampung, sedangkan SOBSI mendapatkan sokongan penuh dari pihak partai ketika harus berhadapan dengan kekuatan perusahaan. Simbiosis mutualisme antara SOBSI dengan PKI terbukti berhasil ketika pada pemilihan umum 1955 PKI menjadi pemenang mutlak di Kota Surabaya berkat dukungan penuh kaum buruh yang tersebar di berbagai kampung di Kota Surabaya.[15] Pada saat yang sama, SOBSI juga berkembang menjadi sebuah federasi buruh yang sangat kuat, yang memiliki pengurus baik di perusahaan maupun di perkampungan.

Munculnya kepengurusan SOBSI di perkampungan menjadi fenomena menarik karena organisasi tersebut mampu menelusup keluar dari sarang yang sebenarnya, yaitu di perusahaan-perusahaan yang merupakan basis aktivitas kaum buruh. Pada tahun 1960-an, SOBSI Surabaya telah menjadi kekuatan politik riil dengan sepak terjang yang melampaui perannya sebagai federasi organisasi buruh. Hal tersebut terbukti ketika tahun 1963, SOBSI bersama PKI mengusulkan calon Walikota Surabaya ketika akan dilakukan pergantian walikota. Ketika Walikota Surabaya Satrio diangkat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, SOBSI dan PKI mengusulkan kader mereka Murachman agar diangkat mengggantikan Satrio. Usulan tersebut ternyata disetujui oleh presiden, dan Murachman sejak tahun 1964 menjadi Walikota Surabaya.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa sebuah organisasi buruh ternyata mampu menjelma menjadi kekuatan politik yang berpengaruh. Strategi SOBSI bekerja sama dengan PKI telah mengangkat derajat organisasi tersebut menjadi sebuah organisasi paling berpengaruh di Kota Surabaya. Secara umum sejarah laum buruh di Indonesia mengalami pasang surut. Kadang menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan, namun kadang turun menjadi kekuatan yang lemah. Pada masa Orde Baru kekuatan buruh berhasil dijinakan oleh penguasa sehingga nyaris tidak ada gerakan buruh yang berarti. Kematian salah satu tokoh buruh, Marsinah, membuktikan hal tersebut. Sampai saat ini bahkan misteri kematian Marsinah tak terungkap dengan terang. Pengadilan memang telah digelar, tetapi tidak berhasil menemukan aktor dan motif sebenarnya atas kematian Marsinah. Sebagai salah satu tulang punggung bangsa, kaum buruh harus kuat dan sejahtera. Buruh yang sejahtera akan adalah cerminan bangsa yang beradab, yang menghargai setiap tetes keringat anak-anaknya. Selamat hari buruh 1 Mei 2021.


[1] Soedjito Sosrodihardjo, Perubahan Struktur Masjarakat di Djawa, (Yogyakarta: Karya, 1972), hlm. 21

[2] Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 19

[3] Ibid.

[4] Lihat D.H. Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1960), hlm. 119

[5] W.I.M. Poli, Tonggak-tonggak Sejarah Pemikiran Ekonomi, (Surabaya: Brilian International, 2010), hlm. 66-67

[6] J.N.F.M. a Campo, “Munculnya Perusahaan Korporat di Indonesia pada Masa Kolonial, 1893-1913,” dalam J. Thomas Lindblad, Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 85-114

[7] John Ingleson, Buruh, Serikat, dan Politik: Indonesia pada 1920an-1930an, (Tangerang: Marjin Kiri, 2015), hlm. 17

[8] Iskandar Tedjasukmana, Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia, (Jakarta: TURC, 2008), hlm. 5

[9] Ibid., hlm. 9

[10] Studi mengenai pemogokan buruh telah dilakukan oleh Bambang Sulistyo, Pemogokan Buruh sebuah Kajian Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

[11] Lihat Imam Ahmad, Kholid Novianto, dan Purnawan Basundoro, Malayani Rakyat Menjaga Negara: Sejarah Sosial, Politik, dan Ekonomi PT Pos Indonesia, (Jakarta: LSPEU, 2011), hlm. 113

[12] Akhmad Ryan Pratama, Industri Minyak Balikpapan dalam Dinamika Kepentingan sejak Pendirian hingga Proses Nasionalisasi, (Malang: UM Press, 2012)

[13] H.W. Dick, Surabaya City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000, (Athens: Ohio University Press, 2002)

[14] Purnawan Basundoro, Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an, (Tangerang: Marjin Kiri, 2013), hlm. 102

[15] Purnawan Basundoro, “Memerahkan Kota Pahlawan: Pergulatan Partai Komunis Indonesia di Kota Surabaya 1955-1965,” dalam Sri Margana dan M. Nursam (ed.), Kota-kota di Jawa: Identitas Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 277

Referensi

a Campo, J.N.F.M. 2002. “Munculnya Perusahaan Korporat di Indonesia pada Masa Kolonial, 1893-1913,” dalam J. Thomas Lindblad. Fondasi Historis Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara dan Pustaka Pelajar

Basundoro, Purnawan. 2013. Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an. Tangerang: Marjin Kiri

Basundoro, Purnawan, 2010. “Memerahkan Kota Pahlawan: Pergulatan Partai Komunis Indonesia di Kota Surabaya 1955-1965,” dalam Sri Margana dan M. Nursam (ed.). Kota-kota di Jawa: Identitas Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial. Yogyakarta: Ombak, 2010

Burger, D.H. 1960. Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Jakarta: Pradnja Paramita

Dick, H.W. 2002. Surabaya City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000. Athens: Ohio University Press

Imam Ahmad, Kholid Novianto, dan Purnawan Basundoro. 2011. Malayani Rakyat Menjaga Negara: Sejarah Sosial, Politik, dan Ekonomi PT Pos Indonesia. Jakarta: LSPEU

Ingleson, John. 2015. Buruh, Serikat, dan Politik: Indonesia pada 1920an-1930an. Tangerang: Marjin Kiri

Moertono, Soemarsaid. 1985.  Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Poli, W.I.M. 2010. Tonggak-tonggak Sejarah Pemikiran Ekonomi. Surabaya: Brilian International

Pratama, Akhmad Ryan. 2012. Industri Minyak Balikpapan dalam Dinamika Kepentingan sejak Pendirian hingga Proses Nasionalisasi. Malang: UM Press

Sosrodihardjo, Soedjito. 1972. Perubahan Struktur Masjarakat di Djawa. Yogyakarta: Karya

Sulistyo, Bambang. 1995. Pemogokan Buruh sebuah Kajian Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana

Tedjasukmana, Iskandar. 2008. Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia. Jakarta: TURC