Media sosial dan kualitas informasi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Tulisan ini merupakan rangkuman diskusi tim editor Wiksadipa.com bersama Sabrang Mawa Damar Panuluh. Membahas tentang perkembangan berlimpahnya informasi sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi.

Penulis : Suko Widodo, Mohammad Hasanudin dan Sabrang Mawa Damar Panuluh.

bagian keempat dari enam tulisan

Mungkin tidak berlebihan jika menyebut bahwa di media sosial inilah medan pertempuran yang sebenarnya, dimana semua silang sengkarut informasi dipantik. Tanpa mengesampingkan perubahan besar yang disumbangkan media sosial terhadap lansekap sosial saat ini, kemudahan setiap orang memproduksi informasi di media sosial tanpa melalui proses matang menjadikan keruhnya dunia informasi. Belum lagi ditambah dengan algoritma di baliknya yang “mengeskploitasi” bias kognitif manusia sehingga muncul fenomena seperti filter bubble dan echo-chamber yang makin menggelembung dan menggelinding kemana-mana. Sebuah informasi valid dan benar dari sebuah media atau portal berita, bisa dengan mudah menjadi dis/misinformasi di dalam media sosial. Diperparah lagi dengan judul berita yang provokatif dan bersifat clickbait. Ini membuat kerja para pejuang pemeriksa fakta menjadi berlipat-lipat bebannya. Tidak hanya pemeriksa fakta, kenyataan ini juga (semestinya) “menyakiti” para jurnalis karena hasil kerjanya yang dimanipulasi. “Saya semakin yakin bahwa bagi para jurnalis, internet adalah lingkungan yang berbahaya dan tidak mendukung kerjanya”, demikian Claire Wardle dari First Draft. “Para jurnalis seringkali tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dimanipulasi”, tambahnya lagi.

Masalah dis/misinformasi ini sebenarnya juga disadari sepenuhnya oleh media sosial itu sendiri. Ditambah dengan kritik bertubi-tubi dan tuntutan akan perbaikan algoritmanya. Salah satu respon yang dilakukan media sosial adalah meluncurkan program untuk mempromosikan perbaikan kualitas informasi. Google dengan Google News Initiative dan Facebook dengan Facebook Journalism Project menyediakan dana jutaan dolar sebagai bentuk tanggung jawabnya. Inipun dirasa masih belum cukup, meskipun sudah mampu menginisiasi sejumlah kemajuan dan riset-riset.

Maka salah satu jalan saat ini mengurangi efek dis/misinformasi di media sosial adalah dengan “mengembalikan” media sosial pada khittahnya, pada tujuan awal ia dibuat. Media sosial adalah tempat percakapan, semacam warung kopi atau obrolan ibu-ibu ketika mengerubungi penjual sayur. Media sosial bukanlah tempat jurnalisme ataupun tempat menemukan fakta. Jangan menempatkan media sosial selain dari tujuan awalnya ia didesain. Demikian salah satu usulan  Zizi Papacharissi, seorang profesor ilmu komunikasi dan politik Universitas Illinois – Chicago. Mary L. Gray dalam jurnalnya Putting Social Media in Its Place: A Curatorial Theory for Media’s Noisy Social Worlds menekankan perlunya perubahan mendasar dalam memperlakukan media sosial melalui pendekatan kuratorial. Pendekatan ini memaksa publik untuk memberi perhatian lebih pada media sosial dalam konteks akses, produksi dan keterlibatan interaksi (engagement). Hal ini pasti akan mengurangi “keajaiban” dan kemudahan yang ditawarkan media sosial. Namun perubahan perlakuan ini perlu dilakukan jika kita menginginkan manfaat optimal dari media sosial.

Model Bisnis: Uang dan/atau Kepercayaan?

Media sosial dimana penggunanya adalah pasar yang menggiurkan, menjadikannya platform yang tepat untuk menjaring konsumen. Pada titik ini, bertemu kepentingan kapital dan ideal dari media sosial itu sendiri. Beberapa waktu lalu tagar # Stop Hate for Profit sempat ramai. Tagar ini adalah sebuah ajakan pada perusahaan-perusahaan untuk menekan Facebook agar tidak mengambil keuntungan (profit) dari ujaran kebencian, disinformasi, antisemit dan rasisme. Ajakan itu kemudian direspon oleh beberapa perusahaan besar yang menarik iklannya di Facebook, seperti Ford, Honda, VW, Coca-Cola, Unilever, The North Face dan Levi’s. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dis/misinformasi pada titik tertentu adalah kerugian bagi para investor. Sekaligus membuka peluang bahwa informasi yang terpercaya dan berkualitas adalah “mata uang” bagi para investor.

Hal ini juga tercermin dalam laporan Edelman yang menunjukkan penilaian masyarakat bahwa perusahaan-perusahaan pengiklan juga turut berbagi bertanggung jawab atas persebaran fake news. Mayoritas masyarakat menyepakati bahwa perusahaan dan pengiklan harus berhenti mengiklankan diri pada platform yang tidak mampu berkontribusi dalam menekan penyebaran berita palsu dan dis/misinformasi.