Kepercayaan publik terhadap informasi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Tulisan ini merupakan rangkuman diskusi tim editor Wiksadipa.com bersama Sabrang Mawa Damar Panuluh. Membahas tentang perkembangan berlimpahnya informasi sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi.

Penulis : Suko Widodo, Mohammad Hasanudin dan Sabrang Mawa Damar Panuluh.

bagian ketiga dari enam tulisan

Trust matters. In a confusing world flooded with misinformation, principled journalism must step forward and earn the public trust.

Kalimat diatas adalah kalimat pembuka untuk menggambarkan tentang The Trust Project, sebuah laman yang menginisiasi bagaimana informasi diproduksi (dan juga dinilai) sebagai sebuah informasi terpercaya. Sebagaimana disinggung dalam tulisan sebelumnya, pandemi Covid-19 ini juga membuka selubung dunia informasi yang menjadi lautan informasi dangkal dan kurang bisa dipercaya. Yang paling menjadi korban dan sasaran telunjuk dari infodemi ini adalah media, karena media masih dianggap sebagai produsen utama informasi. Kepercayaan terhadap media terguncang hebat, sehingga pada gilirannya juga menggoyahkan sisi komersial dari media sendiri.

Masih dari Edelman Trust Barometer 2020, media juga mendapatkan penilaian tingkat kepercayaan yang rendah meskipun masih lebih baik dari pemerintah(an). Edelman sendiri melakukan riset terhadap institusi yang direpresentasikan oleh empat institusi yakni Pemerintah (government), Media, Bisnis/Perusahaan (business) dan LSM (NGO). Kepercayaan terhadap institusi tersebut didekati menggunakan dua parameter utama, yaitu kompetensi dan etika. Hasil ringkasnya adalah Pemerintah dan Media sama-sama mendapat skor negatif untuk kedua aspek, baik aspek kompetensi maupun etika. Mungkin juga ini dipengaruhi oleh bagaimana Media dan Pemerintah di tahun 2020 merespon pandemi Covid-19. Meskipun kabar baiknya adalah khusus regional Indonesia, masih dianggap cukup baik.

Media dan kualitas informasi

Secara umum menurut laporan Edelman, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media tradisional dan proses pencarian secara mandiri (search) masih diatas media sosial maupun media privat (owned media). Meskipun kecenderungannya terus menurun dari tahun ke tahun.

Ada beberapa isu atau parameter ketika Edelman melakukan assessment tingkat kepercayaan terhadap media. Antara lain kualitas informasi, objektifitas, sensasi, pengungkapan korupsi, dan kesempatan interaksi (keterbukaan) yang kesemuanya mendapatkan persepi kurang memuaskan. Hanya dari sisi cakupan berita dan kecukupan jurnalis yang dianggap sudah memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi adalah hal paling penting yang akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap media. Meskipun masih terlihat jelas bahwa menurunnya kepercayaan terhadap media ini tidak terlepas dari fenomena media sosial maupun pola konsumsi informasi masyarakat secara umum, yang akan dibahas pada bagian tersendiri. Namun kembali merujuk kepada laporan Edelman, aspek kompetensi dan etika masih menarik untuk mengangkat kembali kepercayaan publik terhadap media. Karena kedua hal tersebut nantinya akan berujung, lagi-lagi, pada kualitas informasi yang dihasilkan.

Kompetensi dan etika

Ada banyak teori dan penjabaran mengenai kompetensi ini. Namun dalam dunia media, menarik untuk mencermati pendapat Dieter Baacke (1973) yang mendasarkan konsep kompetensi medianya pada teori Habermas mengenai kompetensi komunikatif, yang mendeskripsikan tujuan dari kompetensi media adalah memberikan masyarakat kemampuan memecahkan konflik dalam masyarakat demokrasi. Bagi Baacke, kompetensi adalah sekaligus determinasi (ability to strive for) dan keahlian (presuming skills). Dalam era digital dengan karakteristik keberlimpahan informasi ini yang spektrumnya semakin luas, kekuatan determinasi maupun pengembangan keahlian tanpa henti dari awak media menjadi lebih dibutuhkan oleh masyarakat dalam menemukan jarum informasi bermanfaat dalam tumpukan jerami informasi yang ada. Dalam assessment aspek etika, Edelman menggunakan empat dimensi yakni tujuan dalam aspek perubahan positif (purpose-driven), kejujuran (honest), visi (vision) serta objektifitas dan keberimbangan (fairness). Dalam era post-truth saat ini, relatif hanya tinggal dunia akademis yang dianggap masih setia pada keempat dimensi diatas. Setidaknya karena dunia akademis “terikat” pada metodologi saintifik yang relatif dianggap bisa membebaskan dirinya dari kepentingan-kepentingan. Maka untuk bisa kembali mendapatkan kepercayaan publik terhadap media dari aspek etika, dunia akademis harus mendukung dunia media. Tidak hanya dalam bentuk metodologi saintifik, sebagaimana telah disinggung pada tulisan sebelumnya, namun juga keterlibatan secara aktif para akademisi maupun diseminasi hasil riset dari dunia akademis. Dunia teknologi telah menyediakan salah satu “mukjizat”nya untuk itu, yakni fitur hypertext atau hyperlink untuk itu. Zizi Papacharissi dalam The year we rebuild the infrastructure of truth, juga menuliskan bahwa salah satu yang bisa dilakukan adalah dunia media harus menyediakan ruang lebih bagi dunia sains (akademis). Bagaimana infodemi dalam pandemi Covid-19 yang disebut WHO makin menunjukkan urgency tersebut. Bagaimana dunia media menyajikan sebuah informasi dengan dukungan akademisi dengan tetap memperhatikan perilaku konsumsi informasi masyarakat ini adalah topik diskusi selanjutnya. Jurnalisme yang berkualitas masih tetap membutuhkan format editorial yang atraktif, ketersediaan atas permintaan dan ramah-UI/UX untuk menarik konsumen informasi (Stephanie Heinecke, 2019).